jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran DPR MH Said Abdullah mengingatkan pemerintah untuk memperbaharui data angka kemiskinan masyarakat Indonesia.
Menurutnya, data itu harus diperbaharui seiring dengan perubahan angka Purchasing Power Parity (PPP), sebagaimana yang telah di lakukan oleh Bank Dunia.
Tidak ada komentar