Liputan6.com, Jakarta - Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan salah satu pilar utama dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi di Indonesia. Instrumen ini dikelola secara langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari mandatnya dalam pencegahan tindak pidana korupsi.
LHKPN tidak hanya sekadar daftar aset, melainkan juga mencakup seluruh harta kekayaan seorang penyelenggara negara beserta keluarga intinya, seperti pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada celah bagi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang merugikan negara.
Tidak ada komentar