jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah meminta pemerintah melakukan kajian mendalam sebelum menerapkan kebijakan payment ID dalam transaksi digital. Legislator dari daerah pemilihan Banten ini menilai wacana tersebut berisiko mengancam privasi data warga.
"Di negara lain seperti Australia, sistem pelaporan pembelian memang ada, tapi diimbangi dengan kompensasi jelas seperti pengembalian pajak 10-15 persen. Di Indonesia, mekanisme seperti ini belum terbangun dengan baik," kata Sarifah dalam keterangan resminya, Selasa (20/8).
Tidak ada komentar