REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai masuknya Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjadi mitra kerja Komisi VII DPR merupakan tindak lanjut dari peleburan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemenristekdikti). Namun, menurutnya, hal penetapannya tak dibahas serius.
"Hanya saja perubahan kemitraan Komisi VII ini nampak tak dibahas secara serius oleh DPR. Isu perindustrian jelas bukan bidang yang sangat dekat dengan urusan utama Komisi VII," ujar Lucius saat dihubungi, Selasa (22/6).
Menurutnya, sektor perindustrian bukanlah bidang dari Komisi VII yang lebih sering berkutat di sektor pertambangan, riset, dan teknologi. Seharusnya, Komisi VII menjadi mitra dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Tidak ada komentar