Anggota DPR Satori Diperiksa KPK Terkait Dana CSR BI, Punya Utang Rp 3,5 Miliar Bisa Lunas...
- hari ini, 16.46
- liputan6.com
- 0
Liputan6.com, Jakarta - DPR kritik pernyataan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), yang menyebut tidak semua masukan terkait kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek bisa diakomodasi.
Sekali pun regulasi tersebut berpotensi memicu gelombang PHK, menggerus penerimaan negara, dan telah mendapatkan penolakan banyak pihak. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN, Saleh Daulay menyoroti pentingnya keterlibatan semua pihak dalam penyusunan regulasi.
Tidak ada komentar