Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai sarat masalah tata kelola. Salah satu sorotan utamanya adalah jumlah komisaris yang dianggap terlalu berlebihan.
Dalam penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di Sidang Paripurna DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8/2025), Prabowo menegaskan telah menugaskan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk membenahi kinerja BUMN.
Tidak ada komentar