jpnn.com, JAKARTA - Upaya perbaikan tata kelola timah terus digalakkan oleh berbagai pihak, hal ini menyusul masih maraknya terjadi tambang ilegal, penyelundupan dan ketidakpatuhan terhadap regulasi yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Untuk mendorong percepatan perbaikan tata kelola dan memastikan pengawasan timah yang lebih ketat, Kejaksaan Agung RI melalu Kejaksaan Negeri Kabupaten Belitung menginisiasi penandatanganan pakta integritas tentang 'Optimalisasi Penerimaan Negara Melalui Pengawasan dan Pengendalian Arus Pengiriman Mineral Timah dan Mineral Ikutannya di Lingkungan Pelabuhan dan Wilayah Perairan Lainnya di Kabupaten Belitung'.
Tidak ada komentar