Liputan6.com, Yogyakarta Presiden Prabowo Subianto melantik 481 kepala daerah pada Kamis (20/2) lalu yang didominasi pasangan kepala daerah gabungan partai-partai Koalisi Indonesia Maju atau KIM plus koalisi partai politik pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Kondisi ini menurut Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia publik harus mengawasi kinerja pemerintah.
Sebab menurutnya kepala daerah yang didominasi oleh koalisi KIM Plus tidak menjamin keselarasan kebijakan dan program antara pusat dan daerah. Mengingat tidak sinkronnya perencanaan pembangunan yang berakar pada peraturan perundang-undangan. “Kalau saya melihat persoalannya itu lebih kepada ketidaksinkronan antara regulasi di pusat dan daerah,” katanya di kampus UGM, Jumat (21/2/2025).
Tidak ada komentar