jpnn.com, JAKARTA - Gelombang protes terhadap keputusan pemerintah dalam hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memulai pengangkatan PPPK 2024 pada Maret 2026 terus berdatangan.
Ketua umum Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Nur Baitih menilai alasan MenPAN-RB Rini dan BKN untuk menunda pengangkatan PPPK 2024 pada Maret 2026 tidak masuk akal.
Tidak ada komentar