jpnn.com - Ketua LBH PELITA UMAT Chandra Purna Irawan menyoroti terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Nomor 731 Tahun 2025.
Aturan yang diteken Ketua KPU Mochammad Afifuddin dan Sekjen Novy Hasbhy Munnawar pada 21 Agustus 2025 itu mengatur tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan Komisi Pemilihan Umum.
Tidak ada komentar