jpnn.com, JAKARTA - Partai Bulan Bintang turut serta dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di DPR RI pada Senin (14/7). PBB menekankan pentingnya perubahan KUHAP sebagai momentum perbaikan sistem hukum di Indonesia.
"Partai Bulan Bintang memberikan saran dan masukan kepada DPR RI tentang perubahan hukum acara pidana kita, hukum formil yang sangat penting menyangkut pemenuhan semaksimal mungkin hak masyarakat kita atas kepastian hukum yang berkeadilan," ujar Ketua Umum Partai Bulan Bintang Gugum Ridho Putra.
Tidak ada komentar