BPH Migas Kerja Sama dengan Pemprov NTB dan Papua Barat Daya Tingkatkan Pengawasan BBM Sub...

Liputan6.com, Jakarta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berkomitmen untuk memastikan penyaluran BBM jenis subsidi dan kompensasi harus tepat sasaran dan tepat volume karena menggunakan dana APBN. Upaya tersebut diwujudkan dengan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan dengan Pemprov Papua Barat Daya

PKS ini bertujuan untuk mewujudkan penyediaan, pengendalian, dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) yang tepat sasaran dan tepat volume pada Konsumen Pengguna. Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Kepala BPH Migas Erika Retnowati, Penjabat Gubernur NTB Hassanudin dan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad di Jakarta, Senin (8/7/2024).