Liputan6.com, Jakarta Polemik seputar rencana pemerintah menaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) hingga kini belum juga surut.
Namun demikian, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah memastikan rencana pemerintah itu tidak akan memberatkan masyarakat.
Tidak ada komentar