jpnn.com, JAKARTA - Dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pasokan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terus bergulir dan mendapat perhatian dari kalangan akademisi. Perkara yang mencakup dugaan suap, gratifikasi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ini dinilai perlu diusut secara menyeluruh untuk menjaga keuangan negara dan kepercayaan publik.
Pakar Hukum Administrasi Negara, Prof. Sri Winarsi, menyatakan dukungannya terhadap langkah hukum yang ditempuh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri. Menurutnya, sebagai organ pemerintahan, Polri memiliki kewenangan atribusi yang sah di bidang penegakan hukum untuk menyelidiki dan menyidik dugaan tindak pidana tersebut.
Tidak ada komentar