Liputan6.com, Yogyakarta - Dalam beberapa waktu terakhir di media sosial dihebohkan adanya usulan Daerah Istimewa Solo atau daerah otorita baru di Indonesia. Menanggapi ini Pakar Politik dan Pemerintahan dari Fisipol UGM Abdul Gaffar Karim menilai setiap kebijakan pemerintahan, termasuk pembentukan daerah istimewa baru, harus berpijak pada tujuan besar mewujudkan kesejahteraan rakyat, jika tidak maka usulan itu diabaikan saja. "Apapun langkah yang mau dilakukan, ini mendukung upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat atau tidak? Kalau tidak, tidak perlu dilakukan," ujarnya di Kampus UGM, Sabtu (3/5/2025).
Menurut Gaffar kunci tercapainya kesejahteraan rakyat adalah pemerintahan yang efektif. Maka pembentukan daerah istimewa atau otorita baru hanya akan berguna kalau benar-benar mampu mendorong efektivitas pemerintahan. "Kalau sekadar untuk memudahkan sirkulasi elite dan mengatur kekuasaan, menurut saya tidak ada gunanya," tegasnya.
Tidak ada komentar