Liputan6.com, Yogyakarta - Trisno Raharjo, dosen dan pakar hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyoroti dinamika pembentukan Danantara melalui jalur Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang BUMN justru menunjukkan adanya inkonsistensi regulasi dalam merumuskan dasar hukum lembaga ini. Terlebih postur Danantara yang sangat besar dan memiliki ambisi menjadi super holding investasi negara harus memiliki fondasi kelembagaan yang kokoh sejak awal.
Sebab menurutnya jika tidak memiliki fondasi yang kuat maka, lembaga ini berisiko mengalami nasib serupa dengan Badan Investasi Pemerintah yang dibentuk pada tahun 2007 lalu yang gagal berkembang dan akhirnya dibubarkan. “Postur Danantara sangat besar, tapi pembentukannya tidak melalui penataan kelembagaan yang solid. Ini bisa menjadi masalah serius di masa depan jika tidak diiringi transparansi dan akuntabilitas,” ungkap Trisno saat diwawancarai pada Rabu 9 Juli 2025.
Tidak ada komentar