jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai tata kelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) harus akuntabel dan transparan.
Dua hal itu menjadi wajib untuk mencegah timbulnya korupsi, seperti kasus dugaan korupsi di PT Pertamina Persero selama lima tahun terakhir telah merugikan negara hingga Rp 968,5 triliun.
Tidak ada komentar