jpnn.com - JAKARTA - Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho mengatakan tata kelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) harus akuntabel dan transparan.
Tata kelola yang akuntabel dan transparan menjadi wajib dilakukan untuk mencegah timbulnya korupsi, seperti kasus dugaan korupsi di PT Pertamina Persero yang selama lima tahun terakhir telah merugikan negara hingga Rp 968,5 triliun.
Tidak ada komentar