Liputan6.com, Jambi - Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi menyambut baik langkah pemerintah yang akan segera meresmikan perdagangan karbon di Indonesia. Namun, dibalik dibukanya "kran" perdagangan karbon untuk sektor kehutanan itu muncul kekhawatiran perhutanan sosial berpotensi ditunggangi broker atau tengkulak perdagangan karbon.
Direktur KKI Warsi Ade Junaedi di Jambi, Jumat (14/3/2025) mengatakan, perlunya mekanisme yang jelas agar masyarakat penjaga hutan tetap mendapat keuntungan dari program tersebut. Menurut dia, jika tidak ada mekanisme yang jelas perdagangan karbon ini nantinya rawan ditunggangi broker atau kepentingan bisnis tertentu.
Tidak ada komentar