Liputan6.com, Malang- Pemerintah Kota Malang memiliki aset sebanyak 8.264 bidang. Jumlah itu merupakan nomor dua terbanyak di Jawa Timur. Namun, separuh di antara total kekayaan daerah itu belum tersertifikasi. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, Subkhan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan belum semua aset daerah disertifikasi. Prosesnya dilakukan sejak 2019 silam yang ketika itu baru 971 bidang tersertifikasi atau masih 11 persen. "Progresnya selalu meningkat tiap tahun. Sekarang sudah empat ribuan bersertfikat. Tahap sertifikasi melibatkan instansi lain," urai Subkhan, kemarin.
Dia mencontohkan, proses sertifikasi dimulai dari tim BKAD melakukan pendataan dan mengukur bidang aset. Setelah itu didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan masih harus diteliti serta diukur ulang. Bila dinilai sudah sesuai, baru BPN menerbitkan surat keputusan sertifikat. Proses itu dilakukan untuk setiap bidang aset. Dengan jumlah yang banyak, maka perlu waktu cukup lama agar semua kekayaan daerah itu tersertifikasi.
Tidak ada komentar