Jadi Program Unggulan Presiden Prabowo, Mendagri Siap Hapus BPHTB dan Percepat PBG

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia terus mendorong terciptanya akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu langkah nyata yang diambil adalah penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta percepatan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kebijakan ini menjadi bagian dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang diharapkan mampu meringankan beban ekonomi masyarakat kecil.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menegaskan pentingnya percepatan implementasi kebijakan ini di seluruh daerah. Semua kabupaten dan kota diminta untuk segera menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait kebijakan ini, dengan batas waktu hingga akhir Januari 2025. Tito menyebutkan bahwa kebijakan ini difokuskan untuk membantu MBR yang memenuhi kriteria tertentu.