Guru Besar Unpad Soroti Dampak Ketiadaan GBHN Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan

jpnn.com, JAKARTA - Guru Besar Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Universitas Padjajaran Bandung Prof Dr I Gde Pantja Astawa menyatakan jika penyelenggaraan pemerintahan negara saat ini tidak mempunyai maksud, arah dan tujuan yang jelas.

Pasalnya, kata dia, tidak ada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menjadi blue print dan kompas bagi Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi yang ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.