Liputan6.com, Semarang - Partai Golkar mengusulkan reformasi sistem politik dan pemilu untuk mengatasi kelemahan demokrasi saat ini, termasuk biaya politik yang tinggi dan potensi konflik sosial. Usulan ini disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia saat membuka Musda Parta Golkar DI Yogyakarta. Menurut Bahlil, sistem politik baru yang lebih efisien dan inklusif perlu dirumuskan bersama pemerintah dan DPR melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025.
Partai Golkar melalui Balitbang DPP Partai Golkar juga sudah beberapa kali menggelar kajian dan meneliti kemungkinan perubahan sistem pemilu. Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar Prof. Dr. Henry Indraguna, SH, MH menilai bahwa akar masalah demokrasi Indonesia adalah politik transaksional yang mengikis ideologi. “Demokrasi kita belakangan lebih mirip pasar, ketemu antara supply dan demand. Lalu terjadi transaksi sesuai nilai yang disepakati bukan lagi arena untuk perjuangan gagasan atau ide," kata Henry.
Tidak ada komentar