bali.jpnn.com, DENPASAR - Inisiatif Gubernur Wayan Koster menandatangani Surat Keputusan (SK) Forum Daerah Perlindungan Pekerja Perikanan dan Nelayan Provinsi Bali dan Sekretariat Forum Daerah Perlindungan Pekerja Perikanan dan Nelayan Provinsi Bali Periode 2025-2028 pada 31 Mei 2025 mendapat respons positif Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Menurut Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan Mohammad Abdi Suhufan, dengan SK tersebut, para anak buah kapal (ABK) memiliki payung hukum saat bekerja.
Tidak ada komentar