jpnn.com - Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Hasanuddin, Ali Armunanto menekankan bahwa hambatan dalam reformasi peradilan militer tidak semata-mata merupakan persoalan teknis hukum, melainkan mencerminkan adanya resistensi institusional untuk mempertahankan status quo.
"Kondisi ini menunjukkan bahwa agenda reformasi membutuhkan dorongan politik yang lebih kuat, khususnya dari aktor-aktor sipil," kata dia dalam diskusi publik bertajuk "Menggugat Akuntabilitas Peradilan Militer" pada Selasa (5/5/2026), di Aula Syukur Abdullah, FISIP Unhas, Makassar.
Tidak ada komentar