jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Aprozi Alam meminta Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk segera mengambil langkah strategis dalam menyelesaikan persoalan yang muncul pada pelaksanaan ibadah haji 2025. Aprozi menyebut, sejumlah masalah seperti keterlambatan pesawat dan pemisahan tempat tinggal jemaah haji menjadi catatan penting yang harus segera dibenahi.
"Permasalahan ini salah satunya muncul karena adanya kebijakan baru dari Pemerintah Arab Saudi, seperti kewajiban mendaftar di aplikasi Nusuk bagi jemaah yang ingin masuk ke Masjidil Haram dan pemisahan hotel antara suami-istri," kata Aprozi saat diwawancarai, Rabu (21/5).
Tidak ada komentar