REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menanggapi terkait wacana para aktor yang bisa mengubah amendemen UUD 1945. Sehingga, Presiden bisa menjabat selama tiga periode. Menurutnya, hal ini boleh saja mereka tentukan, tapi harus diingat negara ini milik masyarakat.
"Boleh-boleh saja mereka bisa tentukan amandemen UUD 1945 hanya untuk akomodasi kepetingan Jokowi dan oligarki. Namun, negara ini, bukan milik mereka. Negara ini milik rakyat. Rakyat akan menolak amandemen tersebut. Karena rakyat tidak butuh amandemen. Rakyat butuh makan dan pekerjaan," katanya saat dihubungi Republika, Senin (21/6).
Dikatakannya, peluang kemungkinan ada tiga periode ini dalam politik, mungkin saja. Hanya saja, mereka semua mengkhinati amanah reformasi dan ingin melanggengkan jabatan mereka semua.
Tidak ada komentar