Liputan6.com, Jakarta Setiap transaksi jual beli properti di Jakarta wajib memperhatikan ketentuan perpajakan, khususnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak ini menjadi kewajiban utama dalam proses pengalihan hak atas tanah atau bangunan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengatur hal ini dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
Tidak ada komentar