Liputan6.com, Jakarta - Wacana pengenaan pajak bahan pangan atau sembako menuai kontroversi karena dianggap memberatkan masyarakat menengah ke bawah dan akan menekan daya beli masyarakat.
Kendati memiliki wewenang untuk mengatur pengenaan pajak, pemerintah dinilai harus memperhatikan waktu yang tepat untuk menerapkannya, karena saat ini Indonesia masih berjuang untuk pulih dari pandemi.
Tidak ada komentar