Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Pakar Hukum Tata Negara: Tanda Kemunduran Demokrasi

Liputan6.com, Yogyakarta - Wacana kepala daerah dipilih DPRD mendapat kritikan dari Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Yance Arizona sebagai tanda nyata kemunduran demokrasi di Indonesia. Kepala daerah dipilih DPRD ini menurut Yance jika ide ini direalisasi akan menjadi taktik awal dalam merusak kelembagaan demokrasi yang telah dibangun sejak reformasi. Yance mengatakan ada beberapa dampak negatif jika pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. Pertama, dari sisi politik akan menghilangkan hak politik warga untuk memimpin pemimpin daerah. “Dalam 20 tahun terakhir, banyak pemimpin daerah baik yang lahir karena dipilih langsung oleh rakyat,” kata Yance.

Baca Juga