jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pengamat Ekonomi Unair Gigih Prihantono menilai kebijakan penghapusan denda pajak yang rutin dilakukan Pemprov Jatim lebih tepat dibandingkan kebijakan penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang diterapkan Pemprov Jabar.
“Kedua kebijakan tersebut memiliki dampak berbeda terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Gigih di Surabaya, Kamis (27/3).
Tidak ada komentar