KPK Anggap Kewenangan Memproses Militer Korup Sebagai Kesetaraan dalam Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilaikewenangan untuk mengusut kasus rasuah yang melibatkan oknum militer dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) hendak menegaskan kedudukan yang setara di hadapan hukum.

"Bagus-bagus saja, supaya pemberantasan korupsi itu lebih tuntas misalnya, terhadap pihak-pihak yang selama ini merasa kebal hukum ya itu juga bisa kita tangani secara adil," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat ditanya tanggapan terhadap putusan MK terkait Pasal 42 UU KPK di Denpasar, Bali, Senin (2/12).