Kewenangan Dewan Pertahanan Nasional Dianggap Berbahaya Bagi Demokrasi dan HAM

jpnn.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) oleh Presiden Prabowo Subianto yang dinilai tidak sejalan dengan UU Pertahanan, serta berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan HAM di Indonesia.

Masalah ini dibahas koalisi masyarakat sipil dalam diskusi publik di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis (19/12/2024), sebagai respons atas langkah Presiden Prabowo membentuk DPN dan melantik Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menjadi ketua harian lembaga pemerintah itu.