Liputan6.com, Gorontalo - Gelombang protes terkait keterlambatan pembayaran Tunjangan Kinerja (Tukin) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Gorontalo di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Gorontalo semakin memanas. Para aktivis mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk segera memeriksa Kanwil Kemenag Gorontalo.
Baca Juga
Tidak ada komentar