jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah pusat sudah mewanti-wanti pemerintah daerah mengusulkan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu sebelum Oktober 2025. Harapannya, penetapan NIP PPPK paruh waktu dan penuh waktu semua honorer sudah diproses pada Oktober.
Namun, seperti imbauan pemerintah pusat itu tidak diindahkan oleh pemda. Sebab, pemda ingin ada petunjuk resmi dari pemerintah pusat, bukan bahasa verbal.
Tidak ada komentar