Survei Index Politica: 87,9% Publik Puas dengan Kinerja Kabinet Prabowo-Gibran
- hari ini, 22.31
- jpnn.com
- 0
jpnn.com, JAKARTA - Anggota MPR dari Kelompok DPD RI H. Al Hidayat Samsu, S.Pd, M.Pd, menilai wacana pemberian kewenangan kepada perguruan tinggi untuk mengelola tambang adalah kebijakan yang bukan saja tidak masuk akal, tetapi juga merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab yang makin membebani dunia akademik.
“Ketika peran utama perguruan tinggi adalah mencetak generasi unggul yang siap bersaing secara global, menambah tanggung jawab mereka dengan mengelola tambang bukanlah solusi yang rasional. Sebaliknya, ini adalah langkah yang berisiko besar terhadap integritas dan kredibilitas akademik,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Jumat (31/1/2025).
Tidak ada komentar