jpnn.com - Masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2025 menjadi sorotan dalam diskusi publik yang digelar Nurani 98 dan Strategi Institute, Rabu (19/2/2025) di Jakarta.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid yang hadir sebagai pembicara, menilai RUU TNI bermasalah karena akan memperluas jabatan-jabatan sipil yang akan dapat diduduki TNI.
Tidak ada komentar