jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) hari ini (19/5) melakukan audiensi dengan Komisi X DPR RI untuk menyampaikan penolakan terhadap proyek penulisan ‘sejarah resmi’ Indonesia yang saat ini dikerjakan oleh Kementerian Kebudayaan.
Aliansi yang terdiri dari sejarawan, aktivis hak asasi manusia, tokoh masyarakat, dan akademisi dari berbagai disiplin ilmu. Mereka menilai program yang digagas oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon berpotensi menjadi instrumen legitimasi kekuasaan dan menutup peluang diskusi tentang masa lalu bangsa secara demokratis.
Tidak ada komentar