jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid menegaskan pengelolaan energi nasional, termasuk mekanisme impor Bahan Bakar Minyak (BBM) harus berlandaskan amanat konstitusi dan kepentingan strategis bangsa, bukan semata logika pasar bebas.
Menurut Nurdin Halid, Pasal 33 UUD 1945 dengan tegas mengatur cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.
Tidak ada komentar