jpnn.com, JAKARTA - Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Polri oleh Presiden Prabowo Subianto adalah pintu masuk bagi kembalinya konsep "Dwifungsi" aparat keamanan di dalam negeri.
"Kami menilai perluasan ruang bagi perwira aktif untuk menduduki jabatan sipil, serta penguatan wewenang siber dan intelijen, berisiko mengikis batasan tegas antara wilayah pertahanan-keamanan dan birokrasi sipil yang telah diperjuangkan sejak Reformasi 1998," kata Ketua Penggalangan Massa Go Prabu Jefri Arifudin.
Tidak ada komentar