jpnn.com, JAKARTA - Fraksi PKB DPRD Provinsi DKI Jakarta l menolak wacana pemberian hak penamaan atau naming rights halte TransJakarta kepada partai politik sebagai bagian dari upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatasi defisit anggaran daerah.
Penolakan ini disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi PKB, M. Fuadi Luthfi, merespons kebijakan yang digulirkan di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung.
Tidak ada komentar