Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah anggapan yang menyebutkan bahwa Undang Undang (UU) Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law bertentangan dengan UUD 1945.
Adapun, anggapan tersebut muncul sebagai salah satu gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR RI.
Tidak ada komentar