Liputan6.com, Jakarta - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro harus diiringi dengan penyaluran bantuan dari pemerintah kepada masyarakat. Dalam hal ini termasuk mengenai bantuan kesehatan dan perlindungan sosial.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan pemerintah tidak hanya perlu lebih cepat menyalurkan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Namun, pemerintah juga harus membuka peluang menambah anggaran PEN, khususnya untuk pos yang sifatnya esensial seperti perlindungan sosial hingga kesehatan.
Tidak ada komentar