Liputan6.com, Ternate - Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, angkat bicara terkait kenakalan sejumlah pangkalan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam penyaluran minyak tanah subsidi atau BBM penugasan. Permasalahan meliputi penjualan minyak tanah subsidi yang tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta data pengguna yang tidak sesuai dengan kuota minyak tanah yang diterima pangkalan.
Nasri, yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Provinsi Maluku Utara, meminta pangkalan yang bertugas menyalurkan minyak tanah subsidi atau BBM penugasan agar mematuhi HET. Pangkalan juga diminta melayani pengguna dengan alokasi 5 liter per jiwa, bukan 15 atau 20 liter per kepala keluarga.
Tidak ada komentar