Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP Dinilai Berpotensi Timbulkan Tumpang Tindih Kewenangan

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lenkapi) Edi Hasibuan menilai bahwa revisi Undang-Undang (UU) Kejaksaan dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait penambahan kewenangan penyidikan dapat memicu tumpang tindih kewenangan antara kepolisian dan kejaksaan.

Menurutnya, penerapan asas Dominus Litis dalam revisi tersebut harus ditolak karena berpotensi menciptakan monopoli kewenangan, di mana jaksa seolah-olah menjadi atasan dari seluruh penegak hukum.