Liputan6.com, Situbondo - Sekitar 600 tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo terpaksa diberhentikan karena masa kerja mereka yang belum mencapai 2 tahun dan tidak terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pemerintah Kabupaten Situbondo menyiapkan langkah antisipasi berupa lowongan kerja outsourcing bagi sekitar 600 tenaga honorer yang harus diberhentikan akibat terbentur regulasi pemerintah pusat.
Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayago, menyampaikan permohonan maaf atas nama pemerintah daerah kepada ratusan tenaga honorer yang terpaksa dirumahkan tersebut. "Dengan berat hati, kami telah berupaya maksimal hingga tingkat provinsi dan pusat untuk mempertahankan mereka, namun keputusan ini di luar kuasa kami," ungkap Bupati Rio, kepada awak media usai memimpin apel pagi di halaman kantor Pemkab Situbondo pada Senin (28/4/2025).
Tidak ada komentar