Polemik Tata Niaga Timah Akibat Ketidakjelasan Regulasi Berdampak pada Perekonomian Masyarakat Babel

jpnn.com - JAKARTA - Polemik tata niaga timah akibat ketidakjelasan regulasi berujung pemidanaan korupsi membuat pengusaha tambang legal di wilayah Bangka Belitung khawatir bekerja sama dengan PT Timah. Belum adanya kejelasan regulasi berdampak pada perekonomian masyarakat Bangka Belitung. Perekonomian masyarakat di Babel pun disebut-sebut melemah pascabergulirnya kasus korupsi tata niaga timah senilai Rp 300 triliun. Hal itu terungkap dalam diskusi bertajuk “Seminar Dampak Hukum, Sosial dan Ekonomi Bagi Masyarakat Bangka Belitung Akibat Perkara Korupsi Tata Niaga Timah di Wilayah IUP PT. Timah Tbk, Tahun 2015-2022,”. Seminar itu digelar Ikatan Alumni Universitas Bangka Belitung, Jumat (14/2).

Kevin Samuel Walker Sembiring, ketua pelaksana diskusi, mengatakan masalah yang sampai saat ini belum mampu diselesaikan pemerintah pusat ataupun daerah ialah banyaknya penambangan liar yang dilakukan oknum masyarakat di dalam IUP PT. Timah Tbk, baik di kawasan ataupun nonkawasan hutan. “Polemik tata niaga timah di Bangka Belitung akibat timah ilegal telah menjadi permasalahan sebelum kasus korupsi tata niaga timah di wilayah IUP PT. Timah Tbk terjadi dan hal ini telah menjadi perhatian Presiden RI Joko Widodo saat itu,” kata Kevin dalam keterangannya dikutip, Minggu (16/2).