Muncul Wacana Patwal hanya untuk Presiden serta Wakil Presiden, Ini Aturan Patroli dan Pen...

Liputan6.com, Jakarta Wacana pembatasan penggunaan patroli dan pengawalan (patwal) untuk kendaraan pejabat negara kembali mencuat. Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan agar hak pengawalan hanya diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden, bukan untuk seluruh pimpinan lembaga negara. Usulan ini muncul setelah maraknya kasus patwal yang menimbulkan polemik di masyarakat.

Fenomena kendaraan pejabat yang dikawal hingga menyebabkan kemacetan atau insiden di jalanan semakin sering terjadi. Salah satu kasus terbaru adalah mobil dinas RI 36 yang viral di media sosial karena pengawalannya dianggap mengganggu pengguna jalan lain. Situasi ini memicu perdebatan, apakah semua pejabat negara masih berhak mendapatkan patwal atau seharusnya ada batasan tertentu.