jpnn.com, JAKARTA - Pemerintahan Prabowo Subianto dinilai tak menunjukkan keberpihakan terhadap buruh, khususnya bagi 10.966 pekerja PT Sritex yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal akibat kebangkrutan perusahaan. Hingga kini, hak-hak pekerja seperti gaji yang belum dibayar, pesangon, dan Tunjangan Hari Raya (THR) masih belum jelas pembayarannya.
Ketum Federasi SP BUMN Bersatu Arief Poyuono menilai pemerintah seharusnya hadir untuk memastikan hak buruh terpenuhi, bukannya membiarkan mereka menunggu tanpa kepastian. Arief tak ingin hak-hak buruh tidak dipenuhi seperti yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya.
Tidak ada komentar