jpnn.com, JAKARTA - IM57+ Institute mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung untuk menyelidiki dugaan tindak pidana suap atau gratifikasi yang melibatkan Menteri Budi Arie. Hal ini merespons dakwaan yang menyebutkan adanya penerimaan dana terkait pengamanan situs judi online saat Budi Arie menjabat sebagai menteri.
"Penerimaan Budi Arie dalam kapasitasnya sebagai menteri tidak boleh hanya didekati dengan pendekatan judi online, tetapi harus menggunakan pendekatan tindak pidana korupsi," kata Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito dalam rilis resminya, Rabu (21/5).
Tidak ada komentar